Mendagri Mengapresiasi TPID Atas Pengendalian Inflasi, Presiden Jokowi Memberi Penghargaan Di Rakornas 2024

HUKAMANEWS - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan laju inflasi di berbagai daerah.

Bahkan, kinerja gemilang TPID mendapatkan pengakuan dari Presiden Joko Widodo dengan pemberian penghargaan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Joko Widodo secara langsung memberikan penghargaan kepada TPID yang berprestasi dalam upaya pengendalian inflasi.

Baca Juga: Ridwan Kamil Siap Menantang Dominasi Anies Baswedan Di Pilkada Jakarta 2024 Untuk Menciptakan Keseimbangan Baru!

“Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Presiden di Istana, dan juga (ini) menjadi pemicu bagi rekan-rekan yang belum mendapatkan penghargaan,” ujar Tito Karnavian pada Senin lalu.

Menurut Tito, capaian kinerja TPID menunjukkan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan secara berkala telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas inflasi.

Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi khusus pada rapat mingguan yang diadakan.

Baca Juga: Genjot Vaksinasi Polio Bersama Mendagri dan Kemenkes, Wujudkan Indonesia Bebas Polio!

“Karena sangat dinamis dan di angka yang sekarang (per Mei 2024) sebesar 2,84 persen, beliau cukup happy,” tambah Tito.

Penghargaan diberikan kepada beberapa TPID yang menunjukkan kinerja luar biasa. Untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih oleh Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, untuk tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bangga, Daya Saing RI Melampaui Inggris dan Jepang di Tengah Tantangan Global

Di tingkat kabupaten, TPID yang berhasil adalah Tanah Datar, Kebumen, Kutai Kartanegara, Boalemo, dan Lombok Barat.

Penilaian terhadap kinerja TPID tidak hanya didasarkan pada capaian angka inflasi, tetapi juga kebijakan intervensi yang dilakukan oleh tim tersebut.

Tim penilai terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).