HUKAMANEWS - Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) baru-baru ini mengambil langkah drastis dengan menarik seluruh dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI).
Keputusan ini, yang diumumkan melalui surat yang diteken oleh Agung Danarto pada 30 Mei 2024, telah menimbulkan kehebohan di kalangan publik sejak bocornya informasi tersebut pada Rabu, 5 Juni 2024.
Dalam surat tersebut, PP Muhammadiyah secara tegas menyatakan niatnya untuk memindahkan dana tersebut ke beberapa bank lain seperti Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan Bank-Bank Syariah Daerah yang telah lama menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah.
Langkah ini diambil setelah pertimbangan matang atas kondisi terkini, termasuk evaluasi terhadap kinerja BSI dalam mendukung sektor ekonomi umat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan laporan dari berbagai sumber terpercaya, terdapat beberapa alasan yang mendasari keputusan drastis ini.
Salah satunya adalah perasaan tidak adil dari pihak Muhammadiyah terhadap prioritas yang diberikan oleh BSI dalam pembiayaan.
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Gunawan Budianto, mengungkapkan dalam wawancara eksklusifnya dengan Tempo bahwa, "Muhammadiyah merasa kecewa karena BSI lebih cenderung memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan besar dibandingkan UMKM, yang seharusnya menjadi fokus utama sesuai kesepakatan awal."
Muhammadiyah sebelumnya telah menjalin kemitraan dengan BSI sejak tahun 2022 dengan harapan untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi umat melalui dukungan terhadap UMKM.
Namun, kekecewaan muncul ketika Muhammadiyah melihat bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk sektor UMKM justru lebih banyak mengalir ke perusahaan-perusahaan besar.
Hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi Muhammadiyah yang selama ini berkomitmen untuk mendukung perekonomian rakyat kecil.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Perusahaan BSI, Wisnu Sunandar, menyatakan bahwa meskipun ada pandangan yang berbeda, BSI tetap memperhatikan UMKM sebagai salah satu fokus utama dalam strategi pengembangannya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran yang berkembang di masyarakat terkait prioritas pembiayaan yang dianggap tidak proporsional.
Artikel Terkait
Kemenkes, Polri, dan PP Muhammadiyah Berkolaborasi Tanggulangi Krisis Kesehatan, Langkah Terbaru untuk Sistem yang Lebih Tangguh!
PP Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya untuk Cegah Krisis Iklim
Eco Bhinneka Muhammadiyah Terpilih Mengikuti Indonesia Influential Program 2024 di Belanda
Muhammadiyah Sebut Langgar UU Minerba Terkait Ormas Kelola Tambang
BSI Kehilangan Dana Besar Muhammadiyah, Apa Alasan di Baliknya?
Fakta di Balik Keputusan PP Muhammadiyah Pindahkan Dana Belasan Triliun dari BSI