Sidang Lanjutan PHPU MK, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Pemerintah Dalam Program Perlinsos Untuk Mendukung Masyarakat

HUKAMANEWS - Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmennya terhadap program perlindungan sosial (perlinsos).

Dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Airlangga memperkuat pentingnya program perlinsos sebagai upaya konkret mendukung kehidupan masyarakat Indonesia.

Airlangga menjelaskan bahwa program perlindungan sosial ini menjadi pondasi bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tekanan ekonomi serta mempertahankan tingkat kehidupan masyarakat.

Baca Juga: Sidang Lanjutan PHPU MK, Muhadjir Effendy Bantah Tugas Kemenko PMK Terkait Pemilu 2024, Upaya Penanggulangan Kemiskinan Jadi Prioritas

Pada konteks tahun 2023 dan 2024, di mana ancaman El Nino mengancam kenaikan harga pangan, perlunya perlindungan sosial menjadi semakin mendesak.

Dalam konteks tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada perlindungan dan pemeliharaan daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang termasuk golongan miskin dan rentan.

Kenaikan harga pangan yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti El Nino bisa mengganggu kehidupan mereka.

Baca Juga: Keistimewaan Kucing dalam Islam, Hewan Kesayangan Nabi Muhammad SAW yang Diberkahi

Program perlinsos yang diberikan oleh pemerintah terbagi dalam beberapa kategori, salah satunya adalah perlinsos kondisi tertentu.

Kategori ini mencakup berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan pangan hingga bantuan tunai.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras yang ditargetkan untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG, Sidang Sengketa PHPU Pilpres di MK, 4 Menteri Jokowi Hadir

Selain itu, juga ada bantuan tunai seperti BLT El Nino dengan jumlah penerima mencapai 18,8 juta KPM.

Tidak hanya itu, program-program serupa juga dilaksanakan pada tahun 2024.

Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras diberikan kepada 22 juta KPM, sementara BLT Mitigasi Risiko Pangan diberikan kepada 18,8 juta KPM.