Ekonom Faisal Basri Ungkap Alasan Menteri Jadi Resah dan Mundur dari Kabinet Jokowi, Sudah di Luar Akal Sehat

photo author
- Jumat, 19 Januari 2024 | 16:02 WIB
Presiden Joko Widodo (instagram)
Presiden Joko Widodo (instagram)

HUKAMENEWS - Ada ongkos yang harus dibayar kalau rezim Jokowi terus berlanjut.

Dari analisis akademisi Jokowi dianggap sudah gagal menjaga konstitusi, gagal memperkuat otonomi daerah dan gagal memberantas korupsi.

Meski banyak kegagalan harus diakui pula ada juga keberhasilan Presiden Jokowi di kabinet Indonesia Maju jilid II ini.

Hal ini disebut ekonom senior INDEF, Faisal Basri saat dialog dengan CNBC Indonesia di Program Closing Bell, pada Rabu (17/1/2024).

"Kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana lebih besar, jika bisa selamatkan di sini bisa bangun lagi dan jadikan pelajaran untuk tak gagal lagi," kata Faisal.

Baca Juga: HEBOH! Pengungsi Rohingya Diklaim Ingin Menangkan Capres Cawapres Tertentu di Pemilu 2024, Benarkah Ini Strategi Politik? Cek Faktanya di sini

Menurutnya dengan kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari kabinet Indonesia Maju, sejumlah menteri lain juga potensial untuk mundur khususnya yang berasal dari teknokrat.

Teknokrat memiliki standar nilai atau etika yang jika tidak setuju dengan pemimpinnya akan memilih mundur.

Kondisi ini disebut biasa terjadi di negara lain. Karenanya, untuk menyelamatkan negara, para menteri yang bersebrangan sebaiknya mundur.

"Para menteri yang tergolong teknorat soalnya kalau dari partai agak susah ya, sebetulnya ada 5 dari PDIP yang sudah bersebrangan dan mundur, kemudian ada 2 dari PKB mundur juga dong karena udah beda pandangan," katanya.

Baca Juga: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Bantah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi

"Kemudian 1 dari Partai Nasdem, sudah 8 belum dari PPP ada gak macem-macem gitu ya saya tidak memperhitungkan yang lain-lainlah," sambung Faisal.

Menurutnya, penyebab para menteri ini dikarenakan terlalu banyak intervensi dalam kebijakan-kebijakannya.

"Kementerian ESDM itu banyak intervensi, menterinya tidak punya daya lagi karena terlalu banyak intervensi dalam kebijakan-kebijakannya. Nah teknorat itu memiliki standar nilai etika tidak tertulis, jadi kalau dia diminta oleh atasannya yang akhirnya melanggar aturan, oh ya sori gak mau tidak bisa," terang Faisal.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Keikei Utari

Sumber: YouTube CNBC Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X