HUKAMANEWS - Tertekan oleh datangnya cuaca hidrometeorologis yang datang sejak awal Januari 2025, dirasakan mulai berdampak terutama pada sektor pertanian. Kali ini, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyingung pentingnya perhatian terhadap isu perubahan iklim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan.
"Ada sembilan hak masyarakat yang hadir ketika sebuah negara mempertimbangkan perubahan iklim sebagai dasar pembentukan ekonominya. Perubahan iklim itu bergulat dengan hak masyarakat, dengan kondisi alam, dan ketahanan hidup manusia," kata Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Didepan gelaran Global Network Week bertajuk "Peran bisnis dalam membantu memecahkan krisis iklim global", ia menambahkan tiga isu yang sering muncul dalam perubahan iklim adalah dekarbonisasi, reforestasi, dan ketahanan konsumsi. Dekarbonisasi itu terkait dengan bagaimana sebuah industri harus ramah lingkungan.
Reforestasi mengenai membangun ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sementara ketahanan konsumsi terkait kemampuan memiliki ketahanan pangan dan sandang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Menurutnya, dengan terbentuknya masyarakat yang sadar ekologi, maka industri-industri yang dibangun diharapkan ramah lingkungan.
"Sehingga kita bisa membuat narasi untuk Indonesia secara keberagaman. Kalau kita sadar, Indonesia menjadi negara yang kekayaan hayatinya nomor satu di dunia bila dihitung dari air dan daratannya. Dengan adanya narasi besar tentang Indonesia, semoga industri kita tidak lagi destruktif. Masih banyak yang bisa kita kembangkan," kata Budiman Sudjatmiko.
Baca Juga: OnePlus Hapus Alert Slider, Inovasi atau Keputusan Kontroversial?
Untuk menjawab segala tantangan dalam pemanasan global, maka kita membutuhkan teknologi yang membuat manusia mampu bertahan hidup.
"Agar teknologi itu berkembang, maka Indonesia butuh membangun ekosistem," katanya.
Dia mengatakan dengan terjawabnya tantangan pada pemanasan global, maka hak masyarakat akan terpenuhi.***