Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, misalnya, dengan lugas mengutuk kemunafikan Israel di hadapan sidang pada 28 September.
"Kemarin PM Netanyahu menyatakan, "Israel ingin damai…", "Israel mendamba perdamaian". Apa benar? Bagaimana mungkin kita akan percaya pernyataan itu?" kata Menlu, merujuk pada pidato yang disampaikan Netanyahu sehari sebelumnya.
"Kemarin, saat dia di sini, Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap Beirut yang belum pernah terjadi sebelumnya. PM Netanyahu ingin perang berlanjut," ucap Retno.
Sementara, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan kepada majelis bahwa persoalan Palestina yang terus berlarut adalah "luka terbesar bagi hati nurani kemanusiaan".
Baca Juga: Jangan Tergoda Harga Murah! Ini Perang iPhone 11 vs iPhone 13 yang Turun Drastis hingga Bikin Bingung di Oktober 2024
Ia meyakini bahwa keadilan bagi Palestina tak akan bisa digoyahkan oleh kekuatan manapun.
"Keinginan rakyat Palestina untuk hidup di negaranya yang merdeka tak boleh lagi diabaikan," kata Wang.
Senada, Menteri Luar Negeri Islandia Thordis Gylfadottir menyatakan bahwa tak boleh ada negara yang bisa berada di atas hukum internasional.
Menurutnya, hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri tak perlu diperdebatkan lagi.
Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly juga menegaskan dukungan terhadap upaya pemulihan Palestina sembari mengecam aksi teror Israel yang telah menyebar ke Tepi Barat.
"Pemerintah Israel menolak pembentukan Negara Palestina, sementara kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh para pemukim ekstremis dan perluasan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat terus berlanjut. Hal ini sama sekali tak bisa diterima," kata Joly.
Meski demikian, sebagaimana pendirian sejumlah negara-negara Barat yang belum mengakui Palestina, ia mengatakan, Kanada baru akan memberi pengakuan "jika saatnya tepat".
Pendirian tersebut lantas ditepis Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide yang mengatakan, semakin banyak negara telah menyadari bahwa "menunggu waktu yang tepat untuk mengakui Palestina tak ada manfaatnya".
Oleh karena itu, ia mendesak negara-negara yang belum mengakui kedaulatan Palestina untuk segera mengakuinya.
Terlebih, Resolusi Majelis Umum PBB nomor ES-10/23 yang disahkan pada Mei 2024 memberikan hak istimewa laksana anggota penuh bagi Palestina, sehingga menunjukkan bahwa Palestina adalah rekan setara di antara negara-negara dunia.