PM Qatar Resmi Umumkan Gencatan Senjata PERMANEN Antara Israel dan Palestina, Bantuan Segera Datang untuk Warga Palestina

HUKAMANEWS - Gencatan senjata PERMANEN telah RESMI diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar.

Menurut PM Qatar Mohammaed Bin Abdulrahman Al Thani, sepearti dikutip dari akun X bangonim, pada Rabu (15/1).

"Dengan senang hati negara Qatar, Mesir dan Amerika Serikat mengumumkan keberhasilan mediasi bersama sebagai pihak yang terkonflik di jalur Gaza telah mencapai kesepakatan ini," ujar PM Qatar Mohammaed Bin Abdulrahman Al Thani, di Doha, pada Kamis (16/1).

Disepakati juga adanya pertukaran tahanan dan tawanan akibat terwujudnya gencatan senjata permanen.

"Juga akan ada pengiriman bantuan yang intens untuk saudara-saudara kita di Jalur Gaza," ujarnya.

Baca Juga: Lenovo Legion Go S Hadir! Spesifikasi Kelas Atas, Harga Bersahabat, Cocok untuk Gamer Modern!

Israel dan Hamas telah menyepakati kesepakatan gencatan senjata untuk sandera Gaza setelah upaya mediasi intensif oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

Dalam konferensi pers, Perdana Menteri Qatar dan Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan, kedua pihak yang bertikai di Gaza telah mencapai kesepakatan mengenai pertukaran sandera dan tahanan dan kembali ke ketenangan berkelanjutan yang akan mengarah pada gencatan senjata permanen.

Ia menambahkan bahwa implementasi perjanjian akan dimulai pada hari Minggu, 19 Januari.

Berdasarkan kesepakatan, Hamas akan membebaskan 33 sandera pada tahap pertama, yang berlangsung selama enam minggu, sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina.

Baca Juga: Berhasil Tekuk Israel dengan Genjatan Senjata, Hamas Apresiasi Kepada Hizbullah, Ansharullah, Iran dan Irak Atas Dukungan Bela Palestina

Rincian tahap kedua dan ketiga akan diumumkan setelah selesainya tahap pertama perjanjian.

Al Thani menekankan komitmen berkelanjutan Qatar, bersama Mesir dan Amerika Serikat, untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian dan mengatasi setiap potensi pelanggaran.

Tim pemantau dari ketiga negara akan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, katanya.