Hukamanews. com – Anggaran lebih dari 200 milyar rupiah dibutuhkan untuk menangani banjir parah di kota Semarang . Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman usai mengikuti rapat koordinasi penanggulanhan banjir bersama Plt Walikota dan stakeholder di Balaikota Semarang, pada hari Rabu (4/1/23) kemarin.
“Anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 200an (miliar) itu untuk kebutuhan sungai Plumbon terus penataan sungai Bringin dan pembebasan yang ada di Pantura. Jadi prinsip pemerintah, akan kami dorong supaya di Kota Semarang akan selalu lebih baik,” ujarnya.
Baca Juga: Dua Balita Di Kota Semarang Terserang Penyakit, Selama Banjir Melanda
Sementara itu, Plt Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, setelah tinjauan langsung oleh Menteri PUPR, pihaknya mendapat arahan tentang penanganan banjir. Selain itu, dirinya juga mendapat banyak masukan untuk penanggulangan banjir ke depan.
“Penanganan pertama yakni Pompa di Rumah Pompa Tenggang dan Sringin antara air yang datang dan keluar tidak sesuai. Dan dari arahan Menteri PUPR akan dibuka enam pintu air di Tenggang dan delapan pintu air di Sringin. Saat ini sudah dilakukan pemesanan selama 6 bulan dan nanti setelah itu dikerjakan selama satu bulan. Saat ini sudah dibantu atas arahan dari bapak Menteri, ditambah 4 pompa portable yang didatangkan dari Jogja, Solo, Cirebon dan Jakarta. Alhamdulillah sudah mulai bekerja tapi kami minta untuk dari DPU Kota Semarang untuk membantu karena ini sekarang genangannya sudah terpusat di Trimulyo dengan beberapa titik dengan ukuran 50 centimeter,” ujar Ita sapaan akrabnya.
Selain penambahan pintu air, juga akan dibangun tanggul laut. Pembangunan ini sudah mulai dikerjakan.
“Saat ini memang excisting lalu dibangun menunggu sampai proses yang lain berjalan,” jelasnya. Ditambah pihaknya juga akan membangun kolam retensi seluas 250 hektar. Nantinya, wadah penampungan air hujan ini akan menjadi tulang punggung pengelolaan banjir yang ada di wilayah timur yaitu menampung aliran Kali Babon dan Sringin.
“Tapi memang saat ini di 250 tadi masih ada 51 orang pemilik yang masih dilabeli tanah musnah. Kemarin pak Menteri akan berupaya untuk terealisasi,” terangnya.
