Hukamanews.com - Presiden Jokowi bakal mengunjungi Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni 2022. Demikian dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, hari ini.
Mahfud mengaku tidak akan ikut agenda Presiden Jokowi tersebut. Terkait apa yang akan dibahas, Mahfud tidak memberitahu.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan akan mengunjungi Moskow untuk bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin pada 30 Juni.
Rencana pertemuan keduanya ini diberitakan oleh kantor berita Rusia TASS.
Baca Juga: Presiden Perintahkan Segera Beri Vaksin untuk Atasi PMK
"Ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting dan pemerintah Rusia bersiap untuk itu sekarang," kata TASS pada Selasa malam dalam kiriman dari Moskow, mengutip sumber Kremlin.
Kantor Berita Rusia TASS pada 14 Juni 2022 menyebut Presiden Putin akan bertemu mitranya dari Indonesia, Presiden Jokowi di Moskow pada 30 Juni 2022. Hal tersebut diungkapkan seorang sumber Kremlin kepada TASS dengan mengatakan kunjungan tersebut, termasuk kunjungan penting.
Sumber TASS menyebut Indonesia adalah mitra penting Rusia di bidang politik ataupun ekonomi. Sumber itu juga mengatakan bahwa Indonesia tahun ini juga memegang jabatan Kepresidenan G20.
Baca Juga: Fatwa MUI: Hewan Terjangkit PMK Ringan Sah untuk Kurban
Indonesia telah mengundang Putin, serta Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky ke KTT meskipun negara Eropa Timur yang sedang dilanda perang itu tidak menjadi anggota G20.
Pada 29 April 2022 lalu, Presiden Jokowi telah menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengonfirmasi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali melalui percakapan via telepon dengan Presiden Jokowi pada 28 April 2022 pukul 19.00 WIB.
Invasi Rusia telah meningkatkan ketegangan geopolitik, mengancam ekonomi global, dan memicu krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Inilah Daftar Harga Hewan Kurban 2022
Sejumlah anggota G20 bahkan telah menyerukan Rusia dan Presiden Vladimir Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran di KTT G20 di Bali pada November. Namun, Indonesia menolak dan mengatakan terlalu dini untuk memutuskan hal itu.
