Hukamanews.com - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus melakukan pengawasan ketat terhadap semua hewan ternak. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).
Wabah PMK saat ini telah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia dan jutaan hewan ternak terjangkit virus tersebut per 22 Mei 2022.
Dari 16 provinsi yang telah memiliki kasus PMK, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat telah ada 82 kabupaten dengan 5,45 juta ekor hewan yang terkena PMK atau mencapai 39,4 persen dari total hewan ternak nasional pada akhir 2021.
Terkait perkembangan PMK yang belum kunjung mereda, Pergerakan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Jawa Barat menyerukan kepada pemerintah segera mempertimbangkan menetapkan status wabah nasional PMK agar ada penanganan yang serius.
Baca Juga: Program Desa Maju Prudential Memasuki Tahun Ke dua
Ketua Pimpinan Daerah PPI, Ahmad Baehaqi Al Abrori, berharap agar BUMN dan BUMD yang bergerak di bidang pangan agar benar-benar hadir memberikan solusi terhadap sapi-sapi hasil peternak rakyat. “Ini sebagai antisipasi kemungkinan pasar rakyat yang tidak mampu menampung,” ungkap Baehaqi dalam siaran persnya yang diterima redaksi Hukamanews.com pada Kamis 9 Juni 2022.
PPI juga menghimbau agar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang jauh sentra produsen ruminansia dibuka seluas luasnya untuk pemotongan sapi PMK.
Terkait vaksinasi ternak, PPI mendesak pemerintah membuat kebijakan dengan skala prioritas vaksin disentra pembibitan dan vaksin gratis untuk para peternak.
“Penting adanya kebijakan relaksasi pinjaman ternak, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah sosial di tengah-tengah masyarakat,” ujar Baehaqi.
Baca Juga: Mengulik Makna Kenakan Toga Saat Wisuda, Filosofinya Keren!
Satu hal yang tak kalah penting yakni informasi bahwa daging dan susu dari ternak yang terjangkit PMK tidak berbahaya untuk dimakan, juga perlu terus menerus dikampanyekan, pungkasnya.
Diketahui, PMK yang menyerang hewan ternak terus meluas. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah menetapkan dua kabupaten di Aceh dan empat kabupaten di Jawa Timur sebagai daerah wabah PMK.
"Di Aceh itu ada (Kabupaten) Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Di Jawa Timur itu Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto," kata Menteri Syahrul dalam keterangan pers, Rabu 11 Mei 2022.
Kasus PMK kembali muncul setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK lebih dari tiga dekade lalu.