HUKAMANEWS - Isu peretasan BI Fast kembali menjadi sorotan publik setelah muncul laporan gangguan transaksi di sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan sistem pembayaran nasional, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa seluruh BPD telah melalui pemeriksaan menyeluruh terkait ketahanan siber dan pengelolaan teknologi informasi.
Pemeriksaan ini menjadi krusial karena BI Fast bukan sekadar kanal transfer, melainkan infrastruktur vital yang menopang kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan Indonesia.
OJK menilai insiden peretasan BI Fast sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola keamanan digital perbankan daerah.
Pendekatan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga diarahkan untuk mencegah risiko serupa di masa depan.
Di sinilah peran pengawasan berbasis risiko dan regulasi teknologi informasi menjadi kunci utama.
Bagi masyarakat, kepastian dari OJK ini menjadi sinyal bahwa otoritas tidak tinggal diam menghadapi ancaman siber yang kian kompleks.
Keamanan transaksi nasabah, reputasi industri perbankan, dan stabilitas ekonomi nasional menjadi taruhannya.
Otoritas Jasa Keuangan memastikan telah memeriksa seluruh Bank Pembangunan Daerah menyusul mencuatnya isu peretasan BI Fast di beberapa wilayah.
Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui program percepatan atau crash program yang secara khusus difokuskan pada ketahanan dan keamanan siber perbankan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa setiap bank telah diminta mengambil langkah konkret untuk meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi.
“Bank sudah diminta untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah peningkatan ketahanan dan keamanan siber bank,” ujar Dian di Jakarta, dikutip dari Antara.
Menurut OJK, ancaman siber saat ini tidak lagi bersifat teoritis.
Serangan terhadap sistem pembayaran dapat berdampak langsung pada operasional bank, kepercayaan nasabah, hingga stabilitas sistem keuangan nasional.