nasional

Hari Bela Negara Jadi Momentum, BUMN Turun Langsung dengan 1.066 Relawan Tangani Bencana Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 08:34 WIB
Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengerahkan dukungan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan di Sumatera (HukamaNews.com / (Dok. Danantara))

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban,” ujar Dony dalam arahannya.

Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan baru dalam tata kelola krisis, di mana BUMN tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dan terencana sejak awal fase bencana.

Bantuan Disesuaikan dengan Kebutuhan Nyata di Lapangan

Penyaluran bantuan tahap awal disusun berdasarkan hasil asesmen kebutuhan masyarakat terdampak.

Pendekatan ini penting untuk menghindari bantuan yang tidak relevan atau berlebih di satu sektor, namun minim di sektor lain.

Baca Juga: Belum Setahun Menjabat, Bupati Bekasi Ditetapkan Jadi Tersangka oleh KPK Bersama Ayahnya, Ini Fakta Suap Ijon Proyek

Bantuan yang dibawa para relawan mencakup kebutuhan esensial, antara lain:

- Pakaian layak pakai
- Perlengkapan bayi dan anak-anak, termasuk susu dan popok
- Kebutuhan gizi dasar dan sembilan bahan pokok
- Air bersih untuk kebutuhan harian
- Obat-obatan dan perlengkapan kesehatan
- Tenda komunal, selimut, alat ibadah, serta logistik pendukung lainnya

Seluruh distribusi dilakukan dengan koordinasi pemerintah daerah dan instansi teknis agar sejalan dengan kebijakan penanganan bencana nasional.

Dari Tanggap Darurat ke Pemulihan Berkelanjutan

Tidak berhenti pada bantuan darurat, Danantara Indonesia dan BP BUMN juga menyiapkan fase pemulihan pascabencana.

Salah satu program utama yang dirancang adalah pembangunan sekitar 15.000 unit hunian sementara atau Huntara di sejumlah wilayah terdampak.

Baca Juga: Bukan Karena Kejar Target OTT KPK Bisa Tiga Kali dalam Sehari, Jubir Bongkar Pola Transaksi yang Bikin Aparat Bergerak Cepat

Pembangunan hunian ini akan mempertimbangkan standar keselamatan, kelayakan huni, serta kondisi sosial masyarakat setempat.

Koordinasi lintas pemerintah daerah menjadi kunci agar hunian sementara benar-benar berfungsi sebagai jembatan menuju pemulihan permanen.

Halaman:

Tags

Terkini