“Kami mendapat banyak masukan, bahkan kritik internal, mengapa Polri seperti sekarang, dari penampilan sampai pendekatan kepada masyarakat,” ujar Mahfud di Denpasar.
Mahasiswa dan akademisi Bali menekankan perlunya reformasi menyeluruh yang mencakup aspek struktural, instrumental, dan kultural.
Reformasi struktural menyangkut tata kelola dan kewenangan, sementara reformasi kultural dinilai jauh lebih penting karena berkaitan dengan mentalitas aparat.
Seragam Polisi Dinilai Terlalu Militeristik
Salah satu kritik yang paling menarik perhatian adalah soal seragam polisi.
Mahfud MD secara terbuka menyoroti kebijakan penggunaan sepatu boot oleh aparat staf kepolisian yang dinilai menciptakan kesan militeristik.
Ia membandingkannya dengan Panglima TNI yang justru kerap mengenakan pakaian dinas harian yang lebih sipil.
“Lucu, Panglima TNI pakai PDH, sementara polisi staf pakai sepatu boot. Pakaian itu berpengaruh pada perilaku,” kata Mahfud.
Menurutnya, jika publik menilai polisi semakin militeristik, maka salah satu penyebabnya adalah simbol visual yang ditampilkan sehari-hari.
Dalam perspektif sosiologi hukum, simbol dan atribut memang membentuk relasi kuasa antara aparat dan masyarakat.
Seragam yang terlalu kaku berpotensi memperlebar jarak emosional antara polisi dan warga.
Standar Pendidikan Polisi Jadi Sorotan Serius
Tokoh masyarakat Bali sekaligus mantan Kapolda Bali dan Gubernur Bali dua periode, Made Mangku Pastika, memberikan masukan tajam terkait pendidikan polisi.
Ia menilai sudah saatnya Polri menetapkan standar pendidikan minimal sarjana untuk sebagian besar fungsi kepolisian.