HUKAMANEWS - Reformasi Polri kembali menjadi sorotan setelah Mahfud MD menyerap aspirasi masyarakat Bali terkait pembenahan institusi kepolisian yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam dialog terbuka di Denpasar, reformasi Polri tidak hanya dibahas dari sisi struktur dan kewenangan, tetapi juga menyentuh hal-hal yang sangat manusiawi seperti pendidikan polisi dan cara mereka tampil di hadapan warga.
Isu seragam polisi hingga standar minimal pendidikan aparat menjadi simbol penting dari keresahan publik terhadap wajah kepolisian hari ini.
Mahfud MD menegaskan bahwa reformasi Polri tidak bisa lagi ditunda karena menyangkut kepercayaan masyarakat dan marwah institusi penegak hukum.
Masukan dari Bali memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pendekatan yang beradab, komunikatif, dan tidak berjarak.
Di sinilah reformasi Polri diuji, bukan sekadar jargon, melainkan perubahan nyata yang bisa dirasakan langsung.
Forum ini mempertemukan tokoh masyarakat, akademisi, praktisi hukum, pengusaha, hingga mahasiswa yang menyampaikan kritik secara terbuka namun konstruktif.
Reformasi Polri, menurut mereka, harus menyentuh budaya internal dan cara polisi berinteraksi dengan rakyat sehari-hari.
Bali menjadi cermin bagaimana masyarakat menginginkan polisi yang lebih sipil, profesional, dan berwibawa tanpa kesan intimidatif.
Baca Juga: KPK Bawa 7 Orang OTT Bupati Bekasi ke Jakarta, Siapa Saja yang Mulai Diperiksa Intensif?
Aspirasi Bali: Reformasi Polri Harus Menyentuh Budaya dan Mentalitas
Sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menyatakan bahwa aspirasi dari Bali sangat kaya dan substansial.
Ia mengakui bahwa kritik yang disampaikan bukan sekadar keluhan, melainkan bekal penting untuk merumuskan arah pembenahan kepolisian ke depan.
Menurut Mahfud, banyak peserta diskusi mempertanyakan mengapa wajah Polri hari ini terkesan semakin berjarak dengan masyarakat.