HUKAMANEWS - Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas di Aceh usai meninjau lokasi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.
Rapat terbatas ini menjadi tindak lanjut cepat pemerintah pusat untuk mempercepat proses evakuasi, pembukaan akses wilayah terputus, dan distribusi logistik kepada ratusan ribu pengungsi yang terdampak bencana.
Langkah cepat ini dinilai sebagai respons langsung presiden atas kebutuhan penanganan lapangan yang dinilai semakin mendesak, terutama di wilayah Bireuen yang tercatat sebagai daerah terparah akibat banjir bandang.
Presiden Prabowo Gelar Rapat Terbatas Seusai Tinjau Lokasi Bencana
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Aceh, Minggu (7/12/2025), tidak lama setelah meninjau Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, yang putus akibat derasnya banjir bandang.
Baca Juga: Johan Budi Kritik Keras Amnesti Hasto: Rekonsiliasi Politik Tidak Bisa Menunggangi Kasus Korupsi?
Rapat tersebut diikuti sejumlah pejabat strategis, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoedin, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Menteri PKP Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Bulog.
Fokus utama rapat adalah percepatan penanganan darurat, mulai dari evakuasi korban, normalisasi akses transportasi terputus, hingga pemenuhan logistik dasar bagi pengungsi yang kini tersebar di beberapa titik penampungan.
Prioritas Pemerintah: Akses, Evakuasi, dan Logistik
Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo dijadwalkan memberikan arahan terkait tiga prioritas utama:
Evakuasi dan penyelamatan warga yang masih terjebak banjir dan longsor.
Pembukaan akses wilayah terisolasi terutama penghubung antarkecamatan dan jalur evakuasi.
Baca Juga: Detik Mencekam Longsor Arjasari Bandung: Suara Seperti Pesawat, Warga Panik Selamatkan Diri
Pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk bahan makanan, selimut, obat-obatan, dan sanitasi.
Selain penanganan darurat, pemerintah pusat berencana menyusun langkah pemulihan awal terhadap sejumlah infrastruktur vital seperti jembatan, akses jalan, serta kawasan pemukiman yang mengalami kerusakan berat.