Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, yang diyakini mengandung informasi penting terkait konstruksi kasus.
Meski belum semua detail diungkap, sejumlah pengamat antikorupsi menyebut bahwa pola kasus Mempawah kemungkinan melibatkan praktik mark-up anggaran, pengaturan tender proyek infrastruktur, hingga dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam mengarahkan pemenang proyek.
Netizen di media sosial juga mempertanyakan mengapa kasus ini berjalan cukup lama, sehingga pemanggilan para dirut hari ini dianggap sebagai titik terang bagi publik.
Kasus ini juga menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi pada 21 Agustus 2025.
Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah, jabatan yang memungkinkan dirinya mengetahui proses perencanaan proyek saat itu.
Tidak hanya itu, KPK juga menggeledah rumah pribadi dan dinas Ria Norsan serta Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan pada 24–25 September 2025.
Pengamat politik lokal menilai bahwa pemanggilan pejabat tingkat tinggi seperti gubernur menunjukkan bahwa KPK sedang memetakan potensi keterlibatan pejabat lintas periode.
Jika penguatan bukti semakin lengkap, bukan tidak mungkin penyidikan menuju tahap baru dengan mengumumkan tersangka tambahan.
Bagi warga Kalimantan Barat, kasus ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pembangunan di daerah mereka.
Publik berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada aktor lapangan, tetapi juga menyasar pihak yang memiliki kendali kebijakan.
Baca Juga: Forum Sesepuh NU Keluarkan Seruan Penting, Gus Yahya Beri Respons Mengejutkan soal Islah PBNU
Pemanggilan tiga direktur utama perusahaan swasta oleh KPK menandai fase baru dalam penyidikan dugaan korupsi di Mempawah.
Langkah ini memperlihatkan bahwa lembaga antirasuah semakin siap untuk membuka tabir kasus secara lebih terang.
Publik kini menanti transparansi KPK terkait identitas tersangka berikut rincian modus korupsi yang terjadi.