Hasanuddin meminta pemerintah menelusuri pejabat atau otoritas yang dianggap lalai sehingga bandara di Morowali bisa beroperasi tanpa prosedur standar negara.
Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pembiaran harus diproses sesuai aturan untuk memastikan kedaulatan negara di wilayah industri tetap terjaga.
Isu ini juga mendapat perhatian publik karena Morowali dikenal sebagai pusat industri nikel yang banyak melibatkan tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok, sehingga aspek pengawasan imigrasi dianggap sangat krusial.
Di media sosial, sebagian warganet mempertanyakan bagaimana fasilitas sebesar bandara bisa lolos dari pengawasan negara selama bertahun-tahun, sementara sebagian lainnya menilai kasus ini menunjukkan pentingnya audit menyeluruh terhadap fasilitas vital di kawasan industri besar.
Pengamat keamanan penerbangan menilai pemerintah perlu segera menerapkan audit terpadu yang melibatkan Kemenhub, Bea Cukai, Imigrasi, serta pihak TNI untuk menutup celah pengawasan yang selama ini diduga dibiarkan terbuka.
Dengan posisi Prabowo sebagai presiden baru yang menjadikan penguatan kontrol negara sebagai salah satu prioritas, DPR menilai momen ini tepat untuk memastikan tidak ada objek vital yang berjalan di luar radar negara.
Kasus bandara IMIP menunjukkan bahwa pengawasan fasilitas vital masih menyisakan celah yang harus segera ditutup pemerintah.
Transparansi investigasi dan tindakan tegas terhadap pihak yang lalai menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
Masyarakat kini menunggu langkah cepat pemerintah karena masalah ini menyangkut kedaulatan, keamanan, dan reputasi tata kelola industri strategis Indonesia.***