Dengan MKMK yang masih melakukan pendalaman, publik menunggu hasil yang benar-benar transparan dan akuntabel.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi sangat bergantung pada integritas individu yang berada di dalamnya.
Oleh karena itu, lembaga negara, termasuk DPR, perlu memperkuat mekanisme verifikasi agar polemik serupa tidak terus berulang.
Baca Juga: PJJ SMAN 72 Jakarta Diperpanjang, Trauma Siswa Usai Ledakan Belum Pulih dan Orang Tua Masih Khawatir
Untuk saat ini, masyarakat hanya bisa menunggu proses MKMK dan langkah kepolisian, sembari berharap kasus ini dapat menjadi momentum memperkuat transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.***