Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti jalannya sidang etik ini. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Selasa, 4 November 2025, ia menegaskan bahwa pimpinan DPR akan menghormati dan menindaklanjuti hasil putusan MKD apa pun hasilnya.
“Sidang MKD masih berjalan, kita akan tindaklanjuti sampai nanti keputusannya seperti apa,” ujar Puan singkat.
Menurut sejumlah pengamat politik, langkah DPR untuk menuntaskan kasus ini hingga ke putusan final akan menjadi tolok ukur sejauh mana lembaga parlemen serius menegakkan etika dan menjaga citra di mata publik.
Ujian Kredibilitas DPR di Era Transparansi Publik
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perilaku anggota legislatif kini tidak bisa lepas dari sorotan publik.
Di era media sosial dan keterbukaan informasi, setiap ucapan atau tindakan pejabat publik mudah viral dan bisa langsung memengaruhi persepsi masyarakat.
Transparansi, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap publik menjadi indikator utama kredibilitas lembaga.
Sidang MKD terhadap Ahmad Sahroni cs menunjukkan bahwa etika politik kini menjadi isu yang tak kalah penting dari kinerja legislatif itu sendiri.
Keputusan MKD nanti bukan hanya soal sanksi, melainkan juga pesan moral, apakah DPR siap menegakkan integritas lembaganya di tengah tekanan publik yang semakin kritis.***