Kondisi ini membuat kontaminasi silang dengan bahan pangan lain sangat mungkin terjadi, terutama di pasar tradisional tanpa fasilitas pendingin (cold chain).
Akibatnya, risiko penularan penyakit semakin besar bagi konsumen dan pedagang di sekitar lokasi penjualan.
Pemprov DKI Siapkan Pergub Larangan
Menanggapi risiko tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan Pergub larangan konsumsi daging anjing dan kucing dalam waktu dekat.
“Pergub anjing dan kucing segera kita keluarkan sesuai dengan janji saya satu bulan,” kata Pramono saat ditemui wartawan, Rabu (22/10).
Baca Juga: KPK Buka Suara soal Status Tersangka Lisa Mariana, Benarkah Bisa Ganggu Kasus Korupsi Bank BJB?
Ia menyebut aturan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Pangan Tahun 2012, yang melarang konsumsi hewan peliharaan sebagai bahan pangan.
“Bagi masyarakat pencinta hewan, ini adalah langkah penting untuk melindungi kucing dan anjing, sekaligus menjaga kesehatan publik,” ujarnya.
Respon Publik dan Edukasi Kesehatan
Langkah Pemprov DKI ini mendapat dukungan luas dari komunitas pecinta hewan dan aktivis kesehatan masyarakat.
Banyak pihak menilai, kebijakan ini bukan sekadar isu moral, tapi bagian dari upaya pencegahan wabah zoonosis di perkotaan.
Selain itu, edukasi publik dinilai perlu digencarkan agar masyarakat memahami bahwa makan daging anjing dan kucing bukan hanya tindakan berisiko, tetapi juga melanggar etika dan hukum pangan nasional.
Baca Juga: KPK Buka Suara soal Status Tersangka Lisa Mariana, Benarkah Bisa Ganggu Kasus Korupsi Bank BJB?
Saatnya Hentikan Konsumsi Daging Hewan Peliharaan
Konsumsi daging anjing dan kucing sudah seharusnya menjadi perhatian serius.