HUKAMANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan praktik korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras bagi lebih dari 5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Kasus ini berkaitan dengan program bantuan beras pada Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020, yang disebut bernilai triliunan rupiah dan melibatkan sejumlah perusahaan swasta.
Pemeriksaan terbaru dilakukan pada Senin (20/10/2025) di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Tiga saksi dipanggil untuk dimintai keterangan seputar mekanisme kerja sama dan subkontrak dalam proyek distribusi bansos tersebut.
Baca Juga: Langkah Berani DKI Jakarta, Stop Perdagangan dan Konsumsi Daging Anjing-Kucing demi Cegah Rabies!
Ketiga saksi yang diperiksa adalah Paulus Moroopun Hayon (General Affair Manager PT Dosni Roha), Joseph Sulistijo (Direktur PT Amanat Perkasa Speed), dan Rully Firmansyah (Warehouse Manager PT Amanat Perkasa Speed atau Total Logistik, periode 2013–2022).
Fokus Pemeriksaan: Mekanisme Subkontrak dan Distribusi 5 Juta Paket Beras
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik mendalami mekanisme perolehan pekerjaan subkontrak dalam proses penyaluran bansos beras PKH tahun 2020.
“Didalami terkait mekanisme perolehan pekerjaan subkon dalam penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat pada PKH 2020,” ujar Budi di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Budi menambahkan, PT DR Group mendapatkan mandat pendistribusian kepada lebih dari 5 juta keluarga penerima manfaat yang tersebar di 15 provinsi.
Angka itu hanya separuh dari total 10 juta paket bansos yang disalurkan pemerintah di 34 provinsi, berlangsung antara September hingga November 2020.
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Dedy Rahman, Kepala Subdivisi Pelayanan Publik Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, namun yang bersangkutan tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang.
Kasus Bansos: Luka Lama yang Kembali Terkuak
Kasus dugaan korupsi bansos bukan hal baru. Publik masih mengingat skandal serupa pada masa pandemi COVID-19 yang menyeret sejumlah pejabat tinggi.