HUKAMANEWS – Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang tersebut.
Pernyataan itu memancing perhatian publik karena nilai utang Whoosh mencapai Rp116 triliun.
Di tengah riuhnya isu ini, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa masalah utang Whoosh tidak pernah meminta bantuan dari APBN, melainkan bisa diselesaikan lewat restrukturisasi pembiayaan.
Baca Juga: Kasus Riva Siahaan Makin Panas, Vale–Adaro–PAMA Terseret Isu Harga BBM Murah Patra Niaga!
Restrukturisasi, Bukan Tambal dari APBN
Luhut menjelaskan bahwa solusi utama dari permasalahan utang proyek kereta cepat itu hanyalah restrukturisasi finansial. Ia menegaskan tidak ada satu pun pihak yang meminta dana APBN untuk menutup utang.
“Whoosh itu tinggal restructuring saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, pembahasan soal restrukturisasi sudah dilakukan antara pihak Indonesia dengan pemerintah Tiongkok.
Hanya saja, proses tersebut terkendala oleh transisi pemerintahan dari era Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
Menunggu Keputusan Presiden untuk Proses Lanjut
Luhut mengungkapkan bahwa tim restrukturisasi sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres) agar dapat segera berunding secara resmi dengan pihak China.
Baca Juga: Pegang Sekali Langsung Naksir! Oppo Find X9 Tampil Premium, Kamera 50MP-nya Bikin Takjub
“Pergantian pemerintah membuat proses agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding. China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, audit proyek Whoosh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilakukan, bersamaan dengan perbaikan dan evaluasi teknis di dalam negeri.
Menurut Luhut, pendekatan restrukturisasi juga pernah dilakukan pada proyek lain seperti LRT Jabodebek, dan berhasil diselesaikan tanpa melibatkan APBN.