Ia mendesak agar kasus ini ditarik ke Bareskrim demi penyelidikan yang lebih objektif.
“Kami sudah kirim surat ke Polri, tapi belum ada respons resmi. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa takut menjawab?” tegas Nicholay.
Ia bahkan menuding ada pihak yang berusaha menutupi kasus ini, sehingga keluarga berkomitmen terus memperjuangkan keadilan.
Lembaga negara ikut turun tangan
Rapat Komisi XIII DPR juga menghadirkan sejumlah lembaga, seperti LPSK, Kementerian HAM, dan Komnas Perempuan.
Ketiganya menekankan pentingnya perlindungan keluarga korban, prinsip due process of law, serta pemenuhan hak atas keadilan.
Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menambahkan aspek perlindungan bagi istri almarhum harus dijamin, mengingat kasus ini menyangkut sensitivitas dan rentan tekanan sosial.
DPR melalui Komisi XIII menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Ini menyangkut diplomat muda yang seharusnya mengabdi di KBRI Finlandia. Negara tidak boleh abai,” ujar Andreas.
Kasus kematian Arya Daru kembali jadi sorotan publik, terutama di media sosial.
Banyak netizen mempertanyakan lemahnya transparansi kepolisian dan mendukung langkah DPR yang mendorong ekshumasi. Tagar #KeadilanUntukArya sempat masuk jajaran trending di X (Twitter).
Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Sterilisasi Ompreng MBG dengan UV agar Anak Tak Lagi Alami Keracunan
Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Bivitri Susanti, menilai opsi ekshumasi adalah langkah wajar untuk menghindari spekulasi.
“Ekshumasi sering jadi cara terakhir untuk memastikan penyebab kematian, apalagi jika hasil penyelidikan sebelumnya dianggap janggal,” katanya.