HUKAMANEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah kasus keracunan massal dilaporkan di sejumlah daerah. Pemerintah pun bergerak cepat dengan mengevaluasi total program prioritas nasional itu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, adalah prioritas utama.

“Atas petunjuk Presiden, keselamatan generasi penerus bangsa tidak bisa ditawar,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

“Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan anak-anak kita,” imbuhnya.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis, dari Niat Mulia Hingga Krisis Tata Kelola

Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pemerintah memutuskan menutup sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah.

“Evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan juru masak menjadi perhatian, bukan hanya di lokasi kasus, tapi di seluruh SPPG,” ujar Zulhas.

Selain itu, seluruh dapur diwajibkan mensterilkan peralatan, memperbaiki sistem sanitasi, dan memastikan alur limbah aman. Pemerintah juga menetapkan aturan baru: setiap dapur SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.

Lonjakan Kasus, Presiden Dapat Laporan Langsung

Kepala BGN, Dadan Hindayana, melaporkan perkembangan kasus ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Data BGN menunjukkan, sepanjang Januari–Juli 2025 terdapat 24 kasus KLB dari 2.391 dapur SPPG yang beroperasi. Namun, pada Agustus–September, jumlah SPPG melonjak menjadi 7.244 unit dan kasus naik drastis menjadi 47.

“Sebagian besar kasus dialami SPPG yang baru beroperasi, karena SDM masih minim pengalaman,” jelas Dadan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan pihaknya menyiapkan tenaga ahli gizi untuk memperkuat kualitas layanan di dapur SPPG. “Ahli gizinya sedang kami persiapkan. Untuk sementara, akan kami bantu langsung dari Kemenkes,” ujarnya.

Baca Juga: Mensesneg Pilih Bungkam soal Pencabutan ID Pers CNN, Fokus MBG Malah Jadi Sorotan Baru

Ia menargetkan seluruh dapur MBG memenuhi standar kebersihan, kompetensi tenaga masak, hingga proses penyajian dalam waktu satu bulan. “Kualitas harus diperbaiki agar tidak terulang,” kata Budi.

Pemerintah menegaskan program MBG tetap berjalan sebagai prioritas nasional, namun tata kelola tidak boleh lagi longgar.

“Insiden ini bukan hanya soal angka korban, tetapi tentang keselamatan generasi penerus bangsa. Karena itu, tata kelola harus dibenahi cepat dan menyeluruh,” tutup Zulhas.***