HUKAMANEWS – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sejumlah kasus keracunan massal menimpa anak-anak di berbagai daerah.
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik yang mempertanyakan kualitas pengawasan distribusi makanan dalam program unggulan pemerintah tersebut.
Puan menilai evaluasi penting dilakukan untuk memastikan program yang digadang-gadang meningkatkan kualitas gizi pelajar itu tidak justru menimbulkan masalah kesehatan baru.
Baca Juga: Setelah Satu Dekade Absen, Presiden Prabowo Kembali Tegaskan Peran RI di Panggung PBB
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi agar pelaksanaannya di lapangan lebih baik dan jangan sampai anak-anak yang dirugikan,” ujar Puan kepada wartawan, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, tantangan di lapangan memang tidak kecil. Namun, pemerintah bersama mitra pelaksana harus mampu melakukan koreksi total sehingga tujuan program tidak bergeser.
“Memang tidak mudah melaksanakan hal tersebut, karenanya pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total,” tegasnya.
Lonjakan Kasus Keracunan Massal
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sejak awal September 2025 sudah ada lebih dari 5.000 kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari menu MBG.
Kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Sirene dan Strobo ‘Tot Tot Wuk Wuk’: TNI Akui Ganggu, Polri Siapkan Evaluasi
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran hingga Rp13 triliun untuk program MBG per 8 September 2025.
Program ini ditujukan bagi pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga menengah dengan target jutaan penerima manfaat.
Namun, serangkaian kasus keracunan membuat masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan dan standar keamanan makanan yang diterapkan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahkan menyampaikan permohonan maaf resmi.