Ada pula yang mendesak KPK untuk menindak tegas siapapun yang terlibat, tanpa pandang bulu meskipun berasal dari keluarga pengusaha besar.
Penetapan tersangka terhadap Rudi Tanoe juga membawa implikasi politik dan ekonomi. Sebagai kakak dari salah satu taipan media terbesar di Indonesia, kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik luas.
Menurut pengamat hukum Universitas Padjadjaran, kasus praperadilan ini bisa menjadi ujian transparansi KPK.
“Jika KPK mampu membuktikan prosedur penetapan tersangka sah, maka akan menguatkan posisi lembaga dalam pemberantasan korupsi bansos,” ujarnya.
Di sisi lain, kasus ini juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan logistik yang berperan dalam distribusi bansos.
Baca Juga: Gelombang Reformasi Nepal Meledak, ‘Nepo Kids’ Jadi Simbol Kemarahan Generasi Muda
Transparansi distribusi bantuan dipandang penting agar tidak lagi dimanfaatkan sebagai lahan korupsi.
Kasus dugaan korupsi bansos yang melibatkan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo memperlihatkan bahwa persoalan penyaluran bantuan sosial masih menyisakan banyak celah rawan penyalahgunaan.
Kini, publik menunggu bagaimana putusan hakim PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan Rudi Tanoe. Apakah penetapan tersangka akan dinyatakan sah atau justru batal demi hukum.
Apapun hasilnya, yang jelas masyarakat berharap distribusi bansos ke depan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima manfaat.***