3. Surya Utama atau Uya Kuya (PAN)
4. Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio (PAN)
5. Adies Kadir (Golkar), yang juga menjabat Wakil Ketua DPR
Gelombang penonaktifan ini dianggap sebagai bentuk respons partai terhadap kritik masyarakat.
Namun, absennya sikap resmi PDIP terhadap Deddy justru membuat warganet bertanya-tanya.
Pernyataan Deddy dalam acara Kontroversi di Metro TV pada Desember 2024 kini menjadi senjata publik untuk mendesak PDIP.
Saat itu ia menyebut perbandingan gaji DPR dengan pekerja bergaji UMR sebagai “sesat logika”.
Lebih jauh, ia juga melabeli masyarakat berpenghasilan rendah sebagai “rakyat jelata”.
Pernyataan tersebut dinilai merendahkan martabat rakyat dan kontradiktif dengan narasi PDIP yang selama ini dikenal pro wong cilik.
Reaksi keras di media sosial pun terus bergulir, menekan PDIP agar tidak terkesan melindungi kader yang dinilai melecehkan masyarakat.
Desakan publik agar PDIP mengambil langkah tegas terhadap Deddy Sitorus kini menjadi ujian serius bagi partai berlambang banteng.
Keputusan yang diambil akan sangat menentukan citra partai menjelang agenda politik nasional.
Jika PDIP memilih diam, bukan tidak mungkin partai ini kehilangan kepercayaan sebagian basis pemilihnya, terutama kalangan akar rumput yang merasa dilecehkan.