HUKAMANEWS - Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya menyampaikan Pidato Kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Dalam pidato perdananya itu, Prabowo menyinggung langsung soal kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya masih jauh dari kata ideal.
Ia bahkan menyebut pengelolaan aset negara selama ini tidak masuk akal karena keuntungan yang diberikan ke kas negara tidak sebanding dengan nilai aset yang dikelola.
Prabowo menegaskan dirinya telah memberikan mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk menertibkan dan membereskan BUMN yang dinilainya belum bekerja secara efisien.
Baca Juga: 6 Tahun Putusan Inkrah Tak Dieksekusi, Pengacara Roy Suryo Seret Kajari Jaksel ke Kejagung
“Dalam dunia usaha, kita mengenal istilah return on asset. Bisnis yang sehat harusnya bisa memberikan 10 hingga 12 persen. Untuk bangsa kita, cukup 5 persen saja sudah luar biasa,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Aset BUMN Menggunung, Setoran Minim
Prabowo menyebut total aset yang dikuasai BUMN mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Namun, kontribusi yang masuk ke APBN dianggap tidak sebanding.
“Dengan aset sebesar itu, BUMN seharusnya bisa menyumbang minimal 50 miliar dolar AS per tahun. Jika itu terjadi, APBN kita tidak akan defisit,” tegasnya.
Ia menilai persoalan klasik BUMN sering kali bersumber dari tata kelola yang boros, termasuk struktur komisaris yang terlalu gemuk.
Baca Juga: Samsung Galaxy S26 Pro Bocor! Layar Makin Lebar, Baterai Lebih Tahan Lama, Apple Harus Waspada?
Prabowo pun mengambil langkah tegas dengan memangkas jumlah komisaris di perusahaan pelat merah.
“Saya potong setengah komisaris. Paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima. Dan saya hilangkan tantiem,” ungkapnya.
Instrumen Pajak dan Keadilan Sosial
Selain membahas BUMN, Prabowo juga menekankan pentingnya pajak sebagai instrumen keadilan.