Ramai Isu Tanah Diambil Negara, Nusron Wahid Klarifikasi: Negara Hanya Atur Hubungan Hukum, Bukan Ambil Hak Rakyat

Klarifikasi ini diharapkan mampu meredakan kegaduhan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan pertanahan pemerintah.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai komunikasi publik terkait isu pertanahan harus lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serupa di masa depan.

Pernyataan Nusron menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan strategis membutuhkan penjelasan yang jelas dan terperinci sejak awal.

Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan 10 Agensi Haji Raksasa Terlibat Korupsi Kuota, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

Dengan begitu, publik tidak hanya memahami arah kebijakan, tetapi juga merasa dilibatkan dan dilindungi hak-haknya.***