"Nah, Banggar membahas asumsi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal termasuk postur makro di dalamnya. Itu bagian dari pengantar Nota Keuangan yang akan disampaikan Bapak Presiden," terangnya.
Langkah konkret yang akan diambil selanjutnya adalah menyampaikan surat resmi dari Banggar DPR kepada Presiden.
Tujuannya jelas, agar aspirasi kementerian dan lembaga terkait penambahan anggaran bisa masuk dalam skema anggaran negara tahun depan.
"Tentu kebutuhan K/L nanti akan disuarakan oleh badan anggaran dan muaranya nanti dalam Nota Keuangan Bapak Presiden," tambahnya.
Fenomena permintaan tambahan anggaran dari hampir seluruh kementerian ini mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah saat ini.
Keseimbangan antara kapasitas anggaran dan kebutuhan sektoral menjadi perhatian utama, apalagi dalam konteks peningkatan belanja negara untuk mendukung agenda pembangunan lima tahun ke depan.
Sementara itu, publik juga menanti bagaimana pemerintah dan DPR akan menjaga efisiensi serta akuntabilitas dalam distribusi anggaran.
Dengan meningkatnya beban anggaran, transparansi dan prioritas belanja menjadi kunci agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata.
Permintaan tambahan ini tidak hanya soal angka, tapi juga cerminan dari ekspektasi tinggi terhadap kualitas birokrasi dan kinerja pelayanan publik di bawah pemerintahan baru.***