Kompak Permintaan Tambahan Anggaran, Banggar DPR Ungkap Strategi Hadapi ‘Keluhan Massal’ Kementerian!

HUKAMANEWS - Seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia kompak mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2026.

Permintaan ini mencuat setelah pagu indikatif yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun program strategis nasional yang semakin kompleks.

Langkah kolektif dari berbagai instansi ini mengindikasikan tekanan anggaran yang semakin besar di tengah meningkatnya ekspektasi terhadap pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan.

Namun, permintaan ini bukan tanpa landasan.

Baca Juga: Tom Lembong Bingung Nama Perusahaan dan Koperasi Hilang dari Kasus impor Gula: Kok Bisa Lenyaaap?

Alokasi dasar yang diterima masing-masing kementerian masih sebatas kebutuhan pokok, terutama untuk mendukung aspek manajerial.

Situasi ini pun langsung mendapat respons dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa permintaan tambahan anggaran ini masih berada dalam tahap awal pembahasan rencana kerja pemerintah.

Ia menekankan bahwa apa yang diterima kementerian saat ini hanyalah alokasi dasar yang memang hanya mencakup dukungan manajemen.

"Ini masih pembahasan awal. Yang diterima kementerian/lembaga itu baru alokasi dasar, biasanya untuk manajemen," ungkap Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Rabu, 9 Juli 2025.

Baca Juga: Geisz Chalifah Sebut Tuntutan 7 Tahun Penjara untuk Tom Lembong Bejat, Tom Sendiri Sebut Kasus Peradilan Dirinya Kasus Titipan

Menurutnya, pembahasan lebih rinci akan dilakukan antara Banggar DPR dan Kementerian Keuangan melalui skema Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

Di sinilah seluruh permintaan tambahan anggaran kementerian akan dipertimbangkan secara teknis dan menyeluruh.

Said menjelaskan bahwa Banggar DPR berperan penting dalam menyusun postur makro anggaran dan merumuskan arah kebijakan fiskal ke depan.

Semua itu akan menjadi bagian dari pengantar Nota Keuangan yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026.