HUKAMANEWS - Praktik penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat dan menjadi sorotan tajam.
Mafia solar bersubsidi diduga telah menyedot dana negara hingga triliunan rupiah, sementara masyarakat kecil yang seharusnya mendapat manfaat justru terpinggirkan.
Fenomena ini bukan hal baru, tetapi semakin meresahkan. Warga di sejumlah daerah, khususnya pelaku usaha mikro dan masyarakat miskin, mengeluhkan kelangkaan solar dan LPG bersubsidi.
Padahal pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung kelompok ini agar tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi secara layak.
Baca Juga: Jakarta Banjir Lagi! Puluhan RT Terendam, Jalan Utama Macet Total Akibat Genangan Air 50 Cm
Keluhan tersebut mencuat saat Komisi XII DPR melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Utara, tepatnya di Tapanuli Tengah, yang kini menjadi sorotan karena krisis distribusi BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyebut kasus ini bukan sekadar kegagalan distribusi biasa, tapi sudah mengarah pada praktik mafia yang terorganisir.
Menurut Bambang, dampak dari praktik mafia solar ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memukul keras sektor ekonomi kerakyatan.
Ia menilai pengawasan dari hulu ke hilir masih sangat lemah, membuka celah bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab bermain dalam skema distribusi BBM subsidi.
Baca Juga: Sudah Minta Maaf, Driver Ojol Bantulan Sleman Malah Tersulut Provokasi
“Kami melihat penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat masif. Rakyat kecil jadi korban, sementara negara mengalami kerugian yang tidak sedikit,” ujar Bambang saat dikonfirmasi di Jakarta.
Politikus Partai Gerindra itu mengkritik keras sikap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dianggap tidak tegas dalam menindak pelanggaran.
Bambang menegaskan, dua lembaga tersebut tidak boleh hanya menjadi penonton apalagi takut menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang diduga membekingi para mafia.
“Kalau ada tekanan dari mana pun, sampaikan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” tegasnya.