Respons publik pun menguat, banyak yang mendesak Budi Arie untuk membuka informasi secara transparan jika memang memiliki data valid.
Beberapa legislator bahkan meminta agar pernyataan semacam itu disampaikan secara resmi dan disertai bukti kuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Hal ini menjadi penting karena menyangkut kredibilitas lembaga legislatif dan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan judi online yang selama ini menjadi perhatian nasional.
Di sisi lain, Budi Arie membantah keras tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam perlindungan situs judi online.
Ia mengklaim bahwa aktivitas tersebut sudah berlangsung jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
“Saya justru orang yang paling keras memberantas judi online,” ujarnya membela diri saat dikonfirmasi media.
Namun, narasi soal “partai mitra judol” masih menjadi tanda tanya besar.
Sampai artikel ini ditulis, belum ada klarifikasi resmi dari Budi Arie mengenai partai mana yang dimaksud dalam pernyataannya tersebut.
Kondisi ini membuat isu ini terus bergulir dan berpotensi memicu ketegangan antarparpol di Senayan jika tidak segera diluruskan.
Isu ini memperlihatkan bahwa penanganan judi online tidak hanya soal pemblokiran situs atau penindakan hukum, tapi juga menyangkut etika komunikasi pejabat publik.
Masyarakat tentu berharap, baik pemerintah maupun legislatif dapat saling bersinergi dan mengedepankan transparansi dalam menghadapi persoalan ini, bukan malah saling tuding tanpa dasar.
Apalagi, isu perjudian digital ini telah menyasar berbagai lapisan masyarakat dan merusak stabilitas ekonomi keluarga.
Ke depan, publik menantikan langkah konkret dari Budi Arie maupun pihak berwenang untuk menuntaskan kasus ini.