Dengan kondisi seperti ini, semua pihak berharap bahwa pemerintah bisa konsisten menegakkan aturan yang berlaku.
Langkah Djaka ke posisi sipil tentu sah-sah saja, asalkan dijalani dengan prosedur yang tepat dan terbuka.
Penunjukan pejabat publik semestinya tidak sekadar berdasarkan relasi personal atau latar belakang militer semata, melainkan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan kelembagaan dan profesionalisme birokrasi.
Baca Juga: Beda Dunia! Ini Bocoran Gaji Fantastis Karyawan Gojek yang Jauh dari Penghasilan Mitra Drivernya
Kini publik menantikan, apakah Djaka akan memilih pensiun dini demi mengisi jabatan Dirjen Bea dan Cukai, ataukah pemerintah akan mengkaji ulang penunjukan ini demi menjaga prinsip tata kelola yang bersih dan akuntabel.***