Eks Tim Mawar Dilirik Jadi Dirjen Bea Cukai, Letjen Djaka Budi Wajib Pensiun Dini Sebelum Dilantik Jika Masih Aktif di TNI

Djaka diketahui merupakan bagian dari Tim Mawar, satuan elite yang sempat menuai kontroversi di penghujung 1990-an.

Rekam jejak ini menimbulkan dugaan bahwa pengangkatannya punya muatan politis yang lebih dalam, bukan semata soal kapasitas teknis di bidang kepabeanan.

Beberapa analis bahkan menilai penunjukan ini bisa menjadi bagian dari strategi memperkuat pengawasan internal dan kontrol politik di lingkungan Bea dan Cukai.

Sebelumnya, Djaka Budi telah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024.

Ia juga memiliki pengalaman di berbagai pos penting seperti Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kemenko Polhukam dan Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Bukan Orang Baru! Ini Profil Bimo Wijayanto, Jenderal Pajak Pilihan Prabowo yang Siap Gebuk Korupsi dan Naikkan Penerimaan

Secara pengalaman, memang tak diragukan lagi, Djaka punya latar belakang kuat di bidang pertahanan dan intelijen.

Namun posisi Dirjen Bea Cukai sendiri lebih menuntut kompetensi di bidang fiskal, kepabeanan, serta manajemen birokrasi sipil.

Di sinilah muncul tantangan sesungguhnya, apakah latar belakang militer bisa diterjemahkan secara efektif di lingkungan sipil yang kompleks?

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pun sebelumnya telah menyampaikan bahwa setiap prajurit aktif yang hendak menempati jabatan sipil wajib mengundurkan diri terlebih dahulu.

Pernyataan ini mempertegas bahwa institusi militer sendiri mendukung penegakan aturan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan potensi konflik kepentingan.

Baca Juga: Baru Dilantik Presiden Prabowo Jadi Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto Dapat PR Berat dengan Target Pajak Anjlok, Bisakah Diselamatkan?

Situasi ini sekali lagi memperlihatkan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Apalagi jabatan strategis seperti Dirjen Bea dan Cukai sangat berpengaruh terhadap arus keuangan negara dan kebijakan fiskal.

Transparansi dalam proses penunjukan pejabat publik juga harus dikedepankan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau krisis kepercayaan dari masyarakat.