HUKAMANEWS - Rencana penunjukan Letnan Jenderal TNI sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai tengah jadi sorotan tajam.
Nama Letjen Djaka Budi Utama mendadak mencuat setelah disebut-sebut bakal mengisi jabatan strategis di lingkungan Kementerian Keuangan.
Namun bukan sekadar karena posisinya yang penting, perhatian publik juga tertuju pada status Djaka yang masih aktif sebagai perwira tinggi TNI.
Kondisi ini langsung menimbulkan perdebatan soal legalitas dan etika jabatan lintas institusi antara militer dan sipil.
Pasalnya, Undang-Undang TNI secara tegas mengatur batasan keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil.
Pertanyaannya, bolehkah seorang jenderal aktif menduduki kursi Dirjen Bea dan Cukai?
Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, memberikan penjelasan tegas terkait polemik ini.
Menurutnya, jika Djaka benar-benar ditunjuk sebagai Dirjen Bea Cukai, maka ia harus terlebih dahulu mengajukan pensiun dini dari dinas kemiliteran.
Hal ini merujuk langsung pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang hanya memperbolehkan prajurit aktif menempati jabatan sipil tertentu.
Jabatan Dirjen Bea dan Cukai tidak termasuk dalam daftar tersebut.
Dengan demikian, secara hukum, Letjen Djaka tidak dapat menjabat posisi itu tanpa terlebih dahulu meninggalkan status militernya.
Baca Juga: DPR RI Serius Tanggapi Demo Ojol, RUU Transportasi Online Siap Kawal Keadilan Tarif
Penunjukan ini pun disebut bukan hanya soal prosedural, melainkan juga menyangkut netralitas birokrasi dan integritas kelembagaan sipil.
Selain soal status aktif, kedekatan Djaka dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ikut menarik perhatian.