HUKAMANEWS - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru.
Penunjukan ini diumumkan langsung dalam pertemuan resmi di Istana Negara pada 20 Mei 2025 dan menjadi sinyal awal dimulainya reformasi menyeluruh di sektor perpajakan nasional.
Keputusan ini bukan hanya soal jabatan, tetapi merupakan bagian dari upaya serius pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan kredibel.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan arahan tegas agar sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih akuntabel dan independen.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintahan mendatang dalam menjamin keberlanjutan pendanaan program strategis nasional.
Bimo dipercaya bukan tanpa alasan, rekam jejak dan kapasitasnya di bidang ekonomi dan investasi dianggap mumpuni untuk menakhodai Direktorat Jenderal Pajak.
Bimo Wijayanto lahir di Bajawa, Nusa Tenggara Timur, pada 5 Juli 1977.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000, lalu meraih gelar MBA dari University of Queensland, Australia pada 2005.
Gelar doktoralnya diraih dari University of Canberra pada 2010 di bidang Ekonomi, dan ia juga tercatat mengikuti program postdoctoral di Duke University, Amerika Serikat, sebagai penerima penghargaan Hadi Soesastro Prize pada 2014.
Baca Juga: Beda Dunia! Ini Bocoran Gaji Fantastis Karyawan Gojek yang Jauh dari Penghasilan Mitra Drivernya
Pengalaman Bimo di dunia perpajakan bukan hal baru.
Ia memulai karier sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003 dan sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi hingga tahun 2010.
Setelah itu, Bimo melanjutkan kiprah di sejumlah lembaga pemerintahan seperti Kantor Staf Presiden serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kemenko Perekonomian.
Kini sebagai Dirjen Pajak, Bimo dihadapkan pada mandat besar untuk mempercepat pembenahan sistem administrasi perpajakan.