Ini adalah puncak dari ketidakpuasan yang telah lama mengendap sejak 2022.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah soal pelanggaran aturan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimal potongan biaya aplikasi sebesar 20 persen.
Faktanya, menurut Garda, banyak perusahaan aplikasi yang menetapkan potongan hingga 50 persen.
Situasi ini dianggap tidak adil dan memberatkan para pengemudi yang bekerja di lapangan.
Mereka menuntut agar potongan diturunkan menjadi 10 persen dan mendesak penghapusan berbagai beban tambahan seperti biaya aceng, slot, double order, serta sistem bonus yang dinilai merugikan.
Menariknya, aksi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta.
Garda Indonesia telah berkoordinasi dengan berbagai aliansi pengemudi seperti APOB, TEKAB, GOGRABBER, GEPPAK, dan SAKOI untuk menggelar aksi serupa di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Surabaya, Makassar, hingga Ambon.
Total diperkirakan lebih dari 500 ribu pengemudi akan terlibat secara nasional.
Tak hanya demonstrasi fisik, aksi ini juga akan diikuti dengan pemadaman massal aplikasi (offbid) selama 24 jam penuh di wilayah Jabodetabek.
Mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB, para pengemudi akan menonaktifkan aplikasi mereka sebagai bentuk protes simbolik terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil.
Baca Juga: DPR Ingatkan Penugasan TNI Jaga Kejaksaan Harus Sesuai Konstitusi, Aturan Diminta Segera Diperjelas
Igun menegaskan, tindakan ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya dialog yang tak kunjung ditanggapi serius oleh pihak terkait.
“Kami sudah mencoba menyampaikan aspirasi sejak lama, tapi belum ada solusi nyata. Ini saatnya pemerintah turun tangan,” ungkapnya.
Bagi para pengemudi yang belum sepenuhnya mendukung aksi ini, Garda menyatakan akan melakukan pendekatan persuasif.