HUKAMANEWS - Forum Purnawirawan TNI baru saja membuat langkah mengejutkan yang mengguncang dinamika politik nasional.
Dalam sebuah pertemuan yang digelar pada 17 April lalu, mereka secara resmi mengusulkan agar posisi Wakil Presiden yang saat ini diisi Gibran Rakabuming Raka diganti.
Usulan ini didasarkan pada anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Pernyataan sikap ini bukan datang dari segelintir individu, melainkan ditandatangani oleh ratusan perwira tinggi purnawirawan dari berbagai matra TNI.
Baca Juga: Saat Semua Menyingkir, Bripka Warokhmat Setia Jadi Tukang Cukur ODGJ di Kebumen Jawa Tengah
Dokumen tersebut dibacakan oleh Mayjen (Purn) TNI Sunarko, dan menjadi bagian dari delapan tuntutan yang diajukan dalam forum tersebut.
Menariknya, ada lima nama jenderal senior yang menjadi motor penggerak dalam tuntutan ini.
Dalam dokumen resminya, Forum Purnawirawan TNI meminta MPR RI untuk mempertimbangkan penggantian Gibran dari posisi Wakil Presiden.
Alasan utama mereka adalah proses hukum perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang dianggap cacat prosedur.
Seperti diketahui, Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat batas usia minimum menjadi 40 tahun atau kepala daerah yang pernah dipilih melalui pemilu.
Saat itu, Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Berikut lima jenderal yang menjadi pelopor di balik gerakan ini:
1. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
Fachrul Razi, kelahiran 26 Juli 1947, adalah sosok militer senior yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama di era Presiden Joko Widodo.