Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Ridwan Kamil terkait rencana pemanggilan ini.
Namun, penggeledahan rumahnya oleh penyidik KPK pada 10 Maret lalu sudah menjadi indikasi kuat bahwa keterangannya dibutuhkan dalam kasus ini.
Dalam konteks penegakan hukum, langkah KPK ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah untuk menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan anggaran, termasuk yang terjadi di institusi perbankan daerah.
Kasus BJB ini juga menjadi perhatian publik karena melibatkan kombinasi antara pejabat perbankan dan pihak eksternal seperti agensi iklan, yang menunjukkan pola kerja sama yang diduga dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.
Baca Juga: Akun Instagram Ridwan Kamil Diretas! Unggahan 'Eng Ing Eng' Netizen Auto Kepo Berat
Publik pun kini menanti sejauh mana peran Ridwan Kamil dalam perkara ini, dan apakah keterangan yang akan diberikan nantinya dapat membuka fakta baru yang lebih dalam.
Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, khususnya dalam badan usaha milik daerah, harus terus diawasi secara ketat.
Dengan keterlibatan tokoh-tokoh besar, seperti Ridwan Kamil, sorotan terhadap kasus ini dipastikan akan semakin tajam, termasuk dari sisi politik menjelang agenda-agenda nasional ke depan.
KPK memastikan proses hukum akan tetap berjalan secara profesional dan terbuka, sesuai prinsip penegakan hukum yang adil dan berintegritas.
Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia dapat terus terjaga dan ditingkatkan.***