Jika kebijakan ini diterapkan, penting bagi pemerintah untuk merancang mekanisme pengawasan yang ketat.
Kolaborasi antara TNI, BNN, dan Kepolisian harus berjalan selaras tanpa tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, transparansi dalam implementasi kebijakan juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan ekses negatif.
Apakah revisi UU TNI ini akan membawa solusi efektif atau justru memicu polemik berkepanjangan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Baca Juga: Terungkap! Jaringan LPG Oplosan di Bekasi dan Bali, Keuntungan Fantastis, Bahaya Nyata
Namun yang pasti, kebijakan ini membutuhkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari.***