Di saat rakyat diminta untuk berhemat, justru anggaran negara digunakan untuk hal yang dinilai tidak perlu.
"Pemerintah seperti tidak memiliki rasa malu ketika meminta rakyat untuk berhemat, sementara mereka sendiri justru menghamburkan anggaran untuk kepentingan sendiri," ujar salah satu perwakilan koalisi.
Selain itu, publik juga mempertanyakan urgensi dari penyelenggaraan rapat di hotel mewah.
Jika tujuannya adalah efisiensi dan transparansi, mengapa tidak dilakukan di gedung parlemen atau ruang sidang resmi yang lebih terbuka bagi masyarakat?
Ancaman Kembalinya Dwifungsi Militer?
Lebih dari sekadar pemborosan anggaran, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti substansi revisi UU TNI itu sendiri.
Mereka mengkhawatirkan bahwa revisi ini akan membuka peluang kembalinya dwifungsi militer.
Hal ini berpotensi melemahkan profesionalisme TNI dan mengembalikan militer ke ranah sipil, sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi.
"Agenda revisi UU TNI ini bukan hanya bermasalah dari segi transparansi, tapi juga dari substansinya. Jika dibiarkan, ini bisa membawa Indonesia kembali ke era di mana militer memiliki kekuasaan berlebihan di pemerintahan sipil," jelas salah satu aktivis yang hadir dalam aksi protes.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Volume Angkutan Komoditas Pangan Menggunakan Kereta Api Naik 2 Persen
Tuntutan Transparansi dan Keterlibatan Publik
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI secara tertutup.
Mereka menuntut agar regulasi ini dibahas secara terbuka dengan melibatkan publik dan pakar hukum yang kompeten.
Hanya dengan cara ini, revisi UU TNI dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang sebenarnya.