HUKAMANEWS - Cuitan Prabowo Subianto soal hukuman mati bagi koruptor kembali viral.
Diposting di tahun 2011, lewat akun X Prabowo Subianto ia memposting,
"Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor."
Menurut akun X Beby Sweet yang memposting cuitan Prabowo, "Waktu belum jadi presiden hebat bicara."
"Punya nyali...?"
Prabowo juga pernah mentwet saat ditanya salah satu warga X, jika dirinya menjadi presiden, apakah berani membuat regulasi hukuman mati untuk para koruptor kakap?
Cuitannya langsung dibalas Prabowo saat itu di tahun 2014, "Kenapa tidak bung @mthohir, korupsi di negara ini sudah menggila. Mark up bisa 100 sampai 1.000 persen. Sudah waktunya hukuman sangat keras."
Baca Juga: Sikap Netizen Indonesia yang Serang Rasis Pemain Chelsea Trevoh Chalobah Bikin Malu Kevin Diks
Sementara itu, dikutip dari Instagram Sekretariat.Kabinet, pada Jumat (7/3), Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda.
Antara lain Bapak Anthony Salim, Bapak Sugianto Kusuma, Bapak Prajogo Pangestu, Bapak Boy Thohir, Bapak Franky Widjaja, Bapak Dato Sri Tahir, Bapak James Riady, dan Bapak Tomy Winata di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Pada kesempatan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara.
Dalam suasana diskusi yang hangat, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Apple Siap Luncurkan iPhone Lipat di 2026, Harga Tembus Rp40 Juta?
Di tengah isu pagar laut dan pengembang PIK, kehadiran Aguan di rapat ini juga perlu dipertanyakan.
Penuh konflik dengan warga yang terdampak pembangunan PIK dan pemagaran laut, yang kini hanya menjadikan Kades Kohod sebagai tersangka.
Sementara pengusaha kakap malah dirangkul negara ini.