KPK tengah mendalami bagaimana dana fasilitas kredit tersebut digunakan.
Dugaan awal mengarah pada penyalahgunaan dana dengan skema kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Hal ini membuka pertanyaan besar mengenai lemahnya sistem pengawasan dalam proses pencairan dana.
Total kredit yang diberikan kepada para debitur mencapai angka mencengangkan, yaitu Rp11,7 triliun.
Baca Juga: Nubia Neo 3 dan Neo 3 GT: HP Gaming Murah dengan Fitur Premium, Siap Gebrak Pasar!
Dari jumlah tersebut, khusus untuk PT Petro Energy, kerugian negara yang telah dihitung mencapai Rp60 juta USD atau sekitar Rp930 miliar.
KPK menilai angka ini masih bisa bertambah seiring dengan proses audit yang terus berjalan.
Peringatan Keras bagi Lembaga Keuangan Negara
Kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap lembaga pembiayaan negara harus diperketat.
Skandal korupsi semacam ini bukan yang pertama kali terjadi, dan selalu melibatkan jumlah dana yang luar biasa besar.
Baca Juga: Xiaomi SU7 Meledak! 180 Ribu Terjual Versi Ultra Ludes 2 Tahun, Mobil Listrik Paling Dicari Saat Ini
Jika tidak ada perbaikan dalam sistem pengawasan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus berulang.
KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap para tersangka akan berjalan secara transparan.
Publik pun berharap agar kasus ini tidak hanya berhenti di penetapan tersangka, tetapi juga menyeret pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran dana haram tersebut.
Akankah Korupsi Diberantas Hingga Akarnya?