Bukti tersebut meliputi keterangan 96 saksi, dokumen elektronik yang telah disita, serta analisis mendalam terkait mekanisme impor minyak yang disinyalir melenceng dari prosedur resmi.
Lebih jauh, Kejagung telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi penting, termasuk kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM.
Dari penggeledahan ini, ditemukan berbagai barang bukti, termasuk dokumen penting, 15 unit ponsel, satu laptop, serta empat file digital yang kini dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Publik kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini.
Baca Juga: Tunggu, Diskon Tarif Tol 20 Persen Masih Akan Dibahas Bersama Pemerintah
Pasalnya, dampak korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan instabilitas dalam sektor energi nasional.
Kepercayaan terhadap BUMN migas pun dipertaruhkan, mengingat peran strategisnya dalam menopang kebutuhan energi dalam negeri.
Kejagung sendiri telah menegaskan bahwa para tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman hukuman yang menanti mereka tentu tidak ringan, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa tata kelola energi yang tidak transparan dapat menjadi lahan subur bagi praktik korupsi.
Jika tidak ada reformasi menyeluruh dalam pengawasan, bukan tidak mungkin skandal serupa akan kembali terjadi di masa depan.
Kini, bola panas ada di tangan Kejagung: akankah mereka mampu menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, atau justru berhenti pada segelintir nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka?***