HUKAMANEWS - Sejumlah kader PDIP tetap mengikuti retret kepala daerah di Magelang, meski Megawati Soekarnoputri sudah melarangnya.
Intruksi itu dikeluarkan pasca-penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Namun, ada kepala daerah yang tetap berangkat dengan alasan menghormati pemerintah pusat.
Apakah ini bentuk pembangkangan, atau strategi politik tersembunyi?
Sejumlah kader PDIP tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan untuk menunda keberangkatan.
Baca Juga: PDIP Melarang Ikut Retret Prabowo, Drama Baru atau Sinyal Perang Dingin di Panggung Politik?
Instruksi ini terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Intruksi tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDIP yang diteken Megawati pada 20 Februari 2025.
Megawati meminta seluruh kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan menunggu arahan lebih lanjut.
Namun, kenyataannya beberapa kepala daerah memilih tetap berangkat ke Magelang.
Mengapa Kader PDIP Membangkang?
Bupati Malang, Sanusi, adalah salah satu kader yang tetap berangkat ke Magelang.
Keputusan itu didasarkan pada undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah diterima jauh sebelum instruksi Megawati dikeluarkan.
Sanusi beralasan bahwa keberangkatannya bukan bentuk pembangkangan, tetapi sebagai penghormatan kepada pemerintah pusat.
"Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai. Tetapi untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena (retreat) sudah direncanakan jauh sebelum terbitnya surat dari PDI Perjuangan," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Sanusi, Ahmad Khusairi.