Namun, mereka masih menunggu keputusan dari partai. "Kami sudah siap untuk mengikuti retret. Waktunya akan ditentukan oleh DPP PDIP," ungkapnya.
Instruksi Megawati untuk melarang kadernya mengikuti retret tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025.
Keputusan ini muncul tidak lama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK terkait kasus buron Harun Masiku.
Hal ini memunculkan spekulasi bahwa pelarangan ini merupakan bentuk protes politik terhadap pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Nyata, Fiber Plastik Bertebaran di Kepulauan Seribu Jakarta, Diusap Saja Terasa
Di sisi lain, hubungan antara PDIP dan Gerindra memang mengalami dinamika sejak Pilpres 2024.
Meski sempat terlihat harmonis, perbedaan kepentingan politik kerap muncul di berbagai kebijakan.
Retret yang diinisiasi Prabowo tampaknya menjadi salah satu pemicu terbaru ketegangan antara kedua kubu.
Sejumlah pengamat menilai, langkah Megawati ini bisa membawa dampak lebih luas bagi konstelasi politik nasional.
Baca Juga: Vonis Budi Said Naik! Crazy Rich Surabaya Kini Terancam 16 Tahun, Hotman Paris Nggak Tinggal Diam!
Jika ketegangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin PDIP akan mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo.
Namun, apakah ini benar-benar tanda perpecahan, atau hanya strategi negosiasi politik semata? Hanya waktu yang bisa menjawab.***