HUKAMANEWS - Langkah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang menjadi tanda tanya besar.
Keputusan ini dinilai sebagai sinyal pembangkangan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Hubungan mesra antara PDIP dan Gerindra yang sempat terjalin kini diprediksi mulai merenggang. Apakah ini awal dari perpecahan besar di panggung politik nasional?
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa sikap PDIP ini bisa berdampak pada hubungan politik yang selama ini terjalin antara Megawati dan Prabowo.
Retret tersebut bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan bagian dari program utama Prabowo sebagai presiden.
Dengan adanya pelarangan ini, ada kesan bahwa PDIP mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah.
"Retret adalah wajah dari Prabowo. Jika ada partai yang membangkang dan melarang kadernya untuk ikut serta, maka kemesraan dan chemistry antara PDIP dan Gerindra bisa dianggap sirna," ujar Adi kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya, jika PDIP ingin menyampaikan protes atas kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seharusnya jalur hukum yang ditempuh.
Baca Juga: Sebelum Kabur Aja Dulu, Sammuel Watimena Ajak Kenalkan Kekayaan Kain Nusantara
Memboikot retret justru dinilai sebagai langkah politik yang bisa berimbas negatif bagi citra partai.
Sementara itu, puluhan kepala daerah dari PDIP sebenarnya telah bersiap di Magelang untuk mengikuti retret.
Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 55 kepala daerah, termasuk dua gubernur dan 53 bupati/wali kota, sudah berada di lokasi. Mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengonfirmasi bahwa para kepala daerah dari PDIP sejatinya siap mengikuti agenda tersebut.
Baca Juga: Sikap Megawati Masih 'Menggantung', Kepala Daerah PDIP Pilih 'Nongkrong' di Kafe Dekat Akmil