HUKAMANEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali disorot terkait penanganan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta keluarganya.
Desakan agar KPK menindaklanjuti laporan masyarakat semakin menguat, terutama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, juga meminta lembaga antirasuah tersebut bertindak tegas.
M Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, menegaskan bahwa KPK tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan keluarga presiden.
Ia menilai setiap laporan yang masuk harus diproses secara transparan dan profesional demi menjaga kredibilitas KPK di mata publik.
Baca Juga: Dilema Samsung Galaxy A55 5G vs S22, Pilih Baterai Awet atau Performa Kencang? Cek Perbandingannya!
KPK Harus Bertindak, Bukan Hanya Menunggu Laporan
Jamiluddin menekankan bahwa KPK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menindaklanjuti dugaan korupsi keluarga Jokowi.
Jika memang tidak ditemukan cukup bukti, maka KPK harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya upaya perlindungan terhadap pihak tertentu.
"Kalau memang bukti tidak cukup, sampaikan secara jelas. Namun, kalau cukup bukti, KPK harus berani bertindak tanpa pandang bulu. Dengan begitu, masyarakat akan melihat bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi," ujarnya.
Baca Juga: Ada Unsur Chemistry Dalam Retret Akmil Magelang, Sayang Jika Tak Hadir
Namun, hingga saat ini, pimpinan KPK menyatakan bahwa mereka tidak bisa langsung memeriksa keluarga Jokowi hanya berdasarkan permintaan pihak tertentu.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, meminta agar pihak yang memiliki bukti atas dugaan korupsi tersebut segera membuat laporan resmi.
Desakan Masyarakat Kian Menguat
Laporan dugaan KKN dan pencucian uang yang melibatkan keluarga Jokowi sebenarnya bukan hal baru.
Baca Juga: Instruksi Megawati Vs Langkah Pramono Anung, Ada Apa di Balik Drama Retreat Kepala Daerah PDI-P?