Jokowi dan Keluarga Dilaporkan ke KPK, Skandal atau Fitnah? Publik Tunggu Keberanian KPK!

Elemen civil society, Nurani '98, sudah pernah melaporkan dugaan tersebut ke KPK pada 2022.

Laporan serupa juga muncul pada 2024 dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), termasuk dugaan gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep.

Selain itu, dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, muncul istilah 'Blok Medan' yang dikaitkan dengan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.

Hal ini semakin memperkuat desakan agar KPK benar-benar mengusut kasus ini secara serius.

Jangan Biarkan KPK Kehilangan Kepercayaan Publik

Baca Juga: Setelah Musim Hujan, Baiknya Mulai Pelihara Ikan Cupang

Ketidakjelasan sikap KPK dalam menangani laporan-laporan tersebut bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Jika KPK terkesan mengulur-ulur waktu atau bahkan mengabaikan laporan masyarakat, bukan tidak mungkin lembaga ini akan dicap sebagai alat politik yang hanya bergerak sesuai kepentingan tertentu.

Sejak ditahan pada 20 Februari 2025, Hasto Kristiyanto secara terbuka meminta KPK untuk berani memeriksa keluarga Jokowi.

Pernyataan ini langsung memicu perdebatan di ruang publik tentang netralitas lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga: Tiga Belas Persen Sampah Pasar Tradisional Masih Mendominasi Volume Sampah di TPA

Kasus dugaan korupsi yang menyeret keluarga Jokowi menjadi ujian besar bagi KPK. Publik menunggu apakah lembaga ini akan benar-benar menegakkan hukum atau justru tunduk pada tekanan politik.

Yang jelas, jika KPK ingin tetap dihormati dan dipercaya, mereka harus membuktikan bahwa tidak ada satupun pihak yang kebal hukum, termasuk keluarga presiden.

Dengan semakin banyaknya laporan dan desakan masyarakat, kini semua mata tertuju pada langkah KPK selanjutnya.

Apakah mereka akan berani bertindak atau justru membiarkan kasus ini mengendap tanpa kejelasan?